Perpanjangan masa jabatan ICAC menuai perdebatan, wakil ketua: itu adalah kepastian | Dr. Borat

JAKARTA: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Debat publik pun terjadi terkait keputusan perpanjangan kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya menilai putusan MK sudah final dan benar untuk mengikatJadi sudah menjadi aturan,” kata Maloof di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Mei 2023.

Wapres mengatakan, pemerintah sendiri menerima putusan MK. Dia menilai, perpanjangan masa jabatan ini bisa menjadi bagian dari upaya KPK memberantas korupsi secara lebih efektif.

“Kami berharap dengan perpanjang jangka waktu dari empat (tahun) menjadi lima (tahun) akan lebih baik dan efektif,” jelasnya.

Wakil Kepala Negara berharap Mahkamah Konstitusi menyampaikan hal ini secara gamblang ke publik. Apalagi apakah keputusan ini bisa langsung diterapkan di era yang dipimpin Phil Bahouri atau periode selanjutnya.

“Nanti saya kira MK akan menginterpretasikan hal itu untuk menghindari masyarakat (kontroversial),” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajukan uji materi atau Peninjauan kembali (JR) mengusulkan kepada MK perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga antikorupsi menjadi lima tahun. Masa jabatan pimpinan KPK saat ini dibatasi hanya empat tahun.

Litigasi diberikan. Mahkamah Konstitusi menilai masa jabatan empat tahun kepemimpinan KPK tidak hanya diskriminatif. Tapi itu juga tidak adil dibandingkan dengan komite dan badan independen lainnya yang menjabat selama lima tahun.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Nomor perangkat medis

(AGA)